Mau Jadi Caleg? Lapor Pajak Dulu!

Mau Jadi Caleg? Lapor Pajak Dulu!

JawaPos.com – Selain memilih calon legislatif yang antikorupsi, Institute for Tax Reform and Public Policy (INSTEP) juga mengusulkan caleg untuk taat pajak. Salah satunya dengan melakukan tax clereance di awal ketika caleg mendaftarkan diri. Hal ini merujuk pada data yang menunjukkan bahwa hanya terdapat 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil kajian Institute for Tax Reform and Public Policy (INSTEP), menyatakan, pendaftar calon legislatif sampai saat ini mencapai 7721 orang. Sedangkan jumlah…

Read More

Berikut Beberapa Barang yang Pajak Impornya Naik

Berikut Beberapa Barang yang Pajak Impornya Naik

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi menaikkan pajak impor atau PPh pasal 22 terhadap 1.147 komoditas. Barang-barang yang pajak impornya naik tersebut telah melalui peninjauan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenko bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kantor Staf Presiden. Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan tinjauan terhadap barang-barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017, dan PMK 34/PMK.010/2017. “Tinjauan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kategori barang konsumsi, ketersediaan produksi dalam…

Read More

Dengan Sistem Ini, Ditjen Pajak Dapat Menganalisa Anomali Aliran Dana Wajib Pajak

Dengan Sistem Ini, Ditjen Pajak Dapat Menganalisa Anomali Aliran Dana Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menilai, real-time gross settlement (RTGS) dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). RTGS merupakan sistem transfer dana secara elektronik pada waktu yang sama alias real-time. Iwan Djuniardi selaku Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Kemenkeu mengatakan, pihaknya dapat mememetakan aktivitas keuangan WP melalui monitoring RTGS. Pemantauan ini dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif tentang profil si wajib pajak. “Bisa kelihatan indikasi transaksinya. Banyak sekali pengembangannya,…

Read More

Fintech dan pemerintah bahas soal pajak

Fintech dan pemerintah bahas soal pajak

JAKARTA. Indsutri financial technology (fintech) yang menjalankan bisnis peer to peer lending terus membenahi proses bisnis. Antara lain, soal perpajakan. Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Adrian Gunadi menyebut, pihaknya saat ini masih membahas soal aspek perpajakan dengan Ditjen Pajak. Ada kemungkinan skema pajak yang dikenakan berubah. Ada kemungkinan skema pajak yang dikenakan berubah. Selama ini, dalam p2p lending, pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan PPh 21 bagi pemberi pinjaman yang diambil dari bunga atas pinjaman. “Yang bertugas memotong adalah…

Read More

Tarif PPh Impor Naik Demi Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan

Tarif PPh Impor Naik Demi Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tarif pajak penghasilan (PPh) impor akan dinaikkan guna mengendalikan produk impor yang masuk ke dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kenaikkan tarif PPh impor ini diberlakukan dalam rangka memperbaiki transaksi berjalan yang masih defisit sekitar 3%. Dia mengungkapkan tarif PPh impor yang sudah diterapkan sampai saat ini mulai dari 2,5%, 7,5%, dan 10%. Tarif itu disesuaikan dengan produknya serta sudah diatur dalam PMK Nomor…

Read More

Target Pajak Tak Terpengaruh Tahun Politik

Target Pajak Tak Terpengaruh Tahun Politik

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penerimaan pajak 2019 yang ditargetkan naik 10,4% menjadi Rp 1.572,3 triliun tak akan terpengaruh tahun politik. Pemerintah telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target tersebut, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat basis pajak, memanfaatkan data Automatic Exchange of Information, serta menyinergikan Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea dan Cukai. “Setiap tahun kan selalu ada tahun politik. Tahun ini ada 172 pilkada dan tahun depan pilpres. Meski ada…

Read More

Menteri Keuangan Incar Basis Pajak Baru

Menteri Keuangan Incar Basis Pajak Baru

Merdeka.com – Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.781 triliun di 2019 mendatang. Dari total ini, pemerintah mengincar penerimaan pajak non migas tumbuh 16,6 persen dari target outlook APBN 2018 atau sebesar Rp 1.510 triliun. Kepabeanan diprediksi tumbuh 5,6 persen menjadi Rp 208,7 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan . Salah satunya dengan menambah basis pajak baru yang tetap menjadi kebijakan utama pada otoritas pajak . “Kita…

Read More

Susun RAPBN 2019, Pemerintah Optimis Capai Target Penerimaan Pajak

Susun RAPBN 2019, Pemerintah Optimis Capai Target Penerimaan Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah optimistis bisa mencapai penerimaan pajak sebesar Rp 1.582,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dengan target tersebut, pemerintah berupaya bisa mengejar pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 17 persen dari proyeksi penerimaan pajak 2018 yang sebesar Rp 1.350,9 triliun. “Kalau melihat tren pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini yang sejauh ini stabil di level kurang lebih 15 persen, insya Allah kita cukup optimistis (capai target),” kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan…

Read More

Tahun depan jadi tantangan kondisi eksternal penerimaan pajak

Tahun depan jadi tantangan kondisi eksternal penerimaan pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan, penerimaan pajak yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 1.572,3 triliun (termasuk PPh migas). Angka ini tumbuh 10,4% dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBN tahun ini yang sebesar Rp 1.424 triliun. Meski demikian, kalau melihat outlook penerimaan pajak tahun ini yang sekitar Rp 1.351 triliun atau 94,8% dari target, maka target pertumbuhan penerimaan tahun depan sebesar 16,4%. Direktur Potensi dan Kepatuhan Perpajakan DJP Kementerian…

Read More

Menkeu Pertimbangkan Insentif Pajak Untuk Pertamina

Menkeu Pertimbangkan Insentif Pajak Untuk Pertamina

Merdeka.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati belum mempertimbangkan untuk memberikan keringan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai stimulus bagi Pertamina. Insentif ini sebenarnya diperlukan untuk mendorong Pertamina membeli seluruh hasil lifting minyak bumi yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kalau dari Kemenkeu, untuk menunjang itu kita tidak mendengar dari sisi PPN, tapi kita lihat persoalannya. Ekspornya yang sudah dikontrakkan apakah kualitas baik dan lain-lain. Nah…

Read More
1 2